Bimtek Keuangan Tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Bimtek Keuangan Tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Kepada Yth :

• Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
• Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
• Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
• Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
• Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 
• Di – Tempat

Dengan Hormat,

Sebagaiman diketahui, Perjalanan Dinas merupakan faktor penting dalam menunjang Kinerja Pemerintahan, hal ini diatur dalam Permenkeu No.113/PMK.005/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan PTT serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 259/2012 tentang Perjalanan Dinas Pejabat dan Pegawai Pemerintahan Daerah,  Permendagri No.16 Tahun 2013 Perubahan Atas Permendagri 37/2012 serta adanya SE Sekr. Kabinet Tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerbitan Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas, disampaikan kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga/KDH. BPK RI dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap LKPD. Salah satu temuan yang sering dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, baik yang dilakukan oleh Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah maupun oleh DPRD.

Penyelenggara Bimtek Keuangan Tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Perjalanan Dinas