BIMTEK KEUANGAN – Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda

BIMTEK KEUANGAN

Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda

RAKHMAT NUR HAKIM Kompas.com – 23/10/2018, 10:45 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo KumoloMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)

BIMTEK KEUANGAN – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan penyaluran dana kelurahan sudah diatur dalan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Tjahjo menambahkan, pengaturan itu termaktub dalam Pasal 230 Undang-undang Pemda yang menyatakan pemerintah kabupaten atau kota wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dana kelurahan itu masuk dalam anggaran Kecamatan. “Jadi penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Senin (22/10/2018).

BIMTEK KEUANGAN – Tjahjo melanjutkan, aturan lebih rinci mengenai anggaran khusus bagi kelurahan juga tercantum di Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Di situ dinyatakan anggaran kelurahan di kawasan kota yang tidak memiliki desa minimal 5 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi daerah yang memiliki desa, anggaran kelurahan harus diberikan minimal sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten atau kota tersebut. Tjahjo juga mengatakan, dana kelurahan bersifat tambahan, karena selama ini anggaran untuk kelurahan sudah ada melalui OPD. Namun, ia mengatakan dana kelurahan kemudian diadakan dalam APBN 2019 untuk menjaga harmoni karena ada suatu kabupaten yang di dalamnya ada desa dan kelurahan.

BIMTEK KEUANGAN – Sekarang sedang dibahas Menteri Keuangan dengan DPR. Kami belum tahu pemberlakuannya dan anggarannya melalui OPD apakah melalui DAK, DAU atau dana transfer, lanjut Tjahjo. Diberitakan, mulai tahun 2019, pemerintah tidak hanya menggelontorkan dana desa. Pemerintah juga akan mengeluarkan program dana kelurahan se-Indonesia. “Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk di kota, ada yang namanya anggaran kelurahan,” ujar Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerja di Bali, Jumat (19/10/2018), seperti dikutip dari siaran pers Istana. Program baru itu, lanjut Jokowi, dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan. “Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah, tahun depan dapat,” lanjut Presiden. Program dana desa sendiri akan disempurnakan pemerintah. Tahun depan, pemerintah akan menerbitkan kebijakan terkait operasional dana desa yang mengatur penggunaan dan fungsi dana desa agar semakin tepat sasaran. “Sebentar lagi akan kita revisi peraturan pemerintahnya, baru kita hitung-hitung, enggak tahu dapat 5 atau 4 persen. Nanti akan kita putuskan,” ujar Jokowi.

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka Pusat Diklat Teknis Aparatur Negara ( PDTAN ), menyampaikan kegiatan  – BIMTEK KEUANGAN – Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda, dan juga menyelenggaraakan Bimbingan Teknis dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Pusat Diklat Teknis Aparatur Negara ( PDTAN ),

Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai berita tentang : Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda,

Atas perhatiannya PDTAN mengucapkan terimakasih.

BIMTEK KEUANGAN

JADWAL BIMTEK NASIONAL

CHOOSE

Your Plan

Price

Disk Space

Databases

Domains

Users

Email Accounts

Bandwidth

Support

Your Text

Your Text

Juli 2019

Selasa - Rabu

02 - 03 Juli 2019 

Jumat - Sabtu

05 - 06 Juli 2019

Selasa - Rabu

09 - 10 Juli 2019 

Jumat - Sabtu

12 - 13 Juli 2019

Selasa- Rabu

16 - 17 Juli 2019

Jumat - Sabtu

19 - 20 Juli 2019

Selasa- Rabu

23 - 24 Juli 2019


Jumat - Sabtu

26 - 27 Juli 2019


Jumat - Sabtu

30 - 31 Juli 2019

Agus 2019

Jumat - Sabtu

02 - 03 Agus 2019

Selasa - Rabu

06 - 07 Agus 2019

Jumat - Sabtu

09 - 10 Agus 2019

Selasa - Rabu

13 - 14 Agus 2019

Jumat - Sabtu

16 - 17 Agus 2019

Selasa - Rabu

20 - 21 Agus 2019

Jumat - Sabtu

23 - 24 Agus 2019


Selasa - Rabu

27 - 28 Agus 2019


Jumat - Sabtu

30 - 31 Agus 2019

Sept 2019

Selasa - Rabu

03 - 04 Sept 2019

Jumat - Sabtu

06 - 07 Sept 2019

Selasa - Rabu

10 - 11 Sept 2019

Jumat - Sabtu

13 - 14 Sept 2019

Selasa - Rabu

17 - 18 Sept 2019

Jumat - Sabtu

20 - 21 Sept 2019

Selasa - Rabu

24 - 25 Sept 2019

Jumat - Sabtu

27 - 28 Sept 2019

Kami menerima Request Materi, Tanggal serta Tempat Penyelenggaraan Bimtek

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 837 111 05
📱  HP/WA :  Agus  :  0852 1556 1189
📱  HP/WA :  Lenny : 0812 1921 8581
   Email : pusat.diklat.teknis@gmail.com

Bimtek Kepegawaian

 

Bimtek KeuanganBimtek Keuanganbimtek-bpk-riBimtek KeuanganBimtek KeuanganBKNKemenpan-RBBimtek Kepegawaian

Bimtek BendaharaBimtek Bendahara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *